Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao menggelar Sidang II untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026). Evaluasi mendalam ini difokuskan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memastikan penggunaan anggaran daerah berdampak langsung pada masyarakat.
Agenda sidang yang dijadwalkan berlangsung hingga 6 Juli 2026 tersebut menjadi instrumen bagi legislatif untuk mengawal keselarasan program kerja pemerintah. DPRD menegaskan bahwa hasil akhir dari pembahasan anggaran ini harus berujung pada peningkatan kualitas hidup warga di Kabupaten Rote Ndao.
Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Rote Ndao, Lasarus Y Pah, menyatakan bahwa persidangan ini merupakan agenda politik strategis yang menjadi kewajiban konstitusional. Melalui evaluasi ini, DPRD akan memberikan catatan korektif agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan efektivitas pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, pihak legislatif mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Menurut Lasarus, capaian tersebut menunjukkan adanya transparansi dan kerja keras dari pihak eksekutif dalam mengelola tata keuangan daerah.
Pemanfaatan Anggaran untuk Kesejahteraan Warga
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, S.H., menyambut baik proses evaluasi yang sedang berjalan di DPRD. Ia memandang pembahasan Ranperda pertanggungjawaban ini sebagai ruang strategis untuk melihat capaian pembangunan, memetakan tantangan, serta merumuskan perbaikan ke depan.
Terkait opini WTP, Paulus menyebutkan bahwa raihan atas laporan keuangan tahun 2025 tersebut merupakan penghargaan yang keenam kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Rote Ndao. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pencapaian administratif ini bukan target akhir, melainkan pemacu untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran di lapangan.
"Pencapaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Paulus Henuk.
Sidang paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Drs. Jonas M. Selly, MM, jajaran anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, para Asisten, serta para pimpinan perangkat daerah. Pihak eksekutif menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti masukan dari legislatif demi peningkatan mutu pelayanan publik. (\*)
— Iklan —
IKLAN IN-ARTICLE — MID CONTENT
